Masyarakat Prabumulih dan Tata Pemerintahan Kota yang Baik

Sejak berstatus kota, tata pemerintahan Prabumulih masih perlu perbaikan di sana-sini. Masih jauh dari indikator tercapainya kondisi tata pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance).

Protes dan keluhan masyarakat Prabumulih terus mewarnai pembangunan kota kecil ini. Beberapa isyu yang menonjol antara lain, korupsi, tata ruang, sistem penerimaan pegawai negeri, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta pembangunan pusat perbelanjaan. Di samping itu masih banyak isyu lain yang juga bermunculan.

Ini semua mengisyaratkan bahwa Pemkot Prabumulih perlu membuka ruang untuk keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan. Ini juga berarti masyarakat perlu mengambil peran lebih besar agar terlibat dalam proses pembangunan prabumulih.

”Ada banyak upaya yang bisa dilakukan masyarakat maupun pemkot untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih di kotanya,” demikian disampaikan Yulius Hendra, aktivis/pendamping masyarakat yang banyak berurusan dengan isyu tata pemerintahan. ”Pertama, pengawasan. Seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu lembaga Mulan Komunitas, dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil,” lanjut lajang kelahiran Prabumulih ini.



Perencanaan pembangunan partisipatif adalah upaya yang juga dapat dilakukan. Menurut Yulius, pemerintah harus memberi ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Atau, masyarakat bisa saja merebut ruang tersebut. Suda banyak contoh, di prabumulih dan di berbagai daerah, perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif akan menuai protes. Sekalipun ketika pembangunan sudah dilakukan.

Masyarakat juga bisa melakukan upaya pengawasan pembangunan berbasis komunitas, serta menganalisis anggaran. ”Masyarakat harus mendapatkan akses terhadap informasi umum meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program kerja dinas, proyek-proyek pemerintah, dana stimulan, dan lainnya,” tegas Yulius.

”Yang juga penting diupayakan untuk menuju good governance adalah pelayanan publik,” ujar laki-laki yang pernah mengenyam pendidikan antropologi di Universitas Padjajaran ini. ”Namun, yang menjadi tulang punggung semuanya adalah kemampuan masyaraka untuk menganalisa anggaran kota, ditambah dengan advokasi kebijakan kota.” [syam]